In many cities of the developing world, dynamic informal infrstructure services work side by side with formal infrastructure services. Informal urban service is almost as important as formal water supply in providing adequate water for urban inhabitants. This research tries to contribute to our understanding of infromal infrastructure services in cities of developing world, using urban water supply in Metropolitan Jakarta as a case study. An indigenous system of urban water vendors operation, the so-caled Sistem Aplus, allows vendors to work in a city while still maintaining their residencies in a village. This fact explains the circular migration phenomenain Jakarta, where temprary farmers in rual areas work and live partly in Jakarta. Informal water vendors operate in a laissez-faire system. They strategize their operations based on markets and consumer behavior. Self-regulation and self-policing among water venders is the effecteive menas of promoting efficiency and safety within the informal water deliveries. In devising the appropirate regulatory framework, it is important to consider the social and political contexts in which water supply market will operate.
Populasi penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa dan tersebar di luas wilayah sekitar 1.919.440 km2, serta kegiatan perekonomian yang tengah tumbuh, menuntut dukungan infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas perekonomian. Dukungan infrastruktur itu antara lain berupa infrastruktur sumber daya air, transportasi, perumahan, serta telematika. Saat ini ketersediaan lnfrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur, bahkan kualitas infrastruktur di Indonesia, menurut Asian Development Bank Institute, masih di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sebetulnya hal ini patut disayangkan, karena ketersediaan lnfrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Agar infrastruktur dapat berperan maksimal dalam menunjang perekonomian, para ahli seringkali menggunakan angka 5%-6% dari PDB sebagai rule of thumb alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum krisis ekonomi 1997 investasi Indonesia di bidang infrastruktur mencapai angka di atas 7% PDB nasional. Investasi sebesar ltu telah berhasil menjadi sokoguru pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pada saat itu Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sejajar dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia, seperti Malaysia, Korea Selatan, dan India.
Either qualitative or quantitative research, both should be treated fairly. Both play an equal role to understand the research in context. It just a matter on how you view things? How you want those phenomena to be viewed and captured? However, a good researcher somewhat accepts both perspectives; positivist/quantitative and interpretivism/social constructivism/qualitative with an open mind, no matter what his or her background. Regardless of whatever viewpoint you are, either it is quantitative or qualitative, nevertheless you can have both methods/techniques for your data collection (which known as mixed method or multi method). This book was written to provide a better understanding of research methodological issues, particularly in management and social science research. This was done by providing a detail discussion and explanation in qualitative research and approaches. The discussion in this book consists of both theory and application from the view of the author, who is also a researcher. This book also focuses on the problems faced by many researchers, particularly in Malaysia, as there are an enormous number of researchers who are still unclear about research methodology before they embark on their research journey.
Buku ini dituliskan dalam tujuh bab. Bab pertama menjelaskan tentang dasar pemiklran penulisan buku ini, bagaimana posisi terhadap buku teks sejenis, apa yang diharapkan, kesulitan dalam menjelaskan istilah perenca naan, apa itu perencanaan, mengapa kota, apa itu kota, apa itu perenca naan kota, apa tujuan perencanaan kota, tantangan perencanaan kota, serta tanggung jawab sebagai seorang perencana kota. Bab dua memba has slsi lain dari kota berkelanjutan, dimulai dari pertumbuhan dan trans formasi perkotaan, dilanjutkan dengan standardisasi berkehidupan di kota, sekilas standar ISO terkait perkotaan, standar ISO data kota, sampai kepada pembahasan tentang denyut kota yang kuat. Bab tiga membahas prinsip pembangunan kota abad 21 yang membahas gerakan new urban ism, menuju perencanaan kota tematik, pengelolaan kawasan, serta branding kawasan. Bab empat membahas ekosistem kota dan pentingnya kecerdasan kota sebagai tanggapan kemunculan industry 4.0. bab lima membahas lnovasi dalam perencanaan kota dan inovasi pembiayaan pem bangunan kota. Bab enam berupaya menanggapi perhatian global yang tidak hanya mengarah kepada kota besar dan metropolitan, melainkan pula kepada kota-kota berskala kecil berikut berbagai inovasi aktivitasnya. Bab tujuh sebagai penutup buku ini menyimpulkan tentang pergeseran kota di abad 21, pembelajaran bagi Indonesia atas adanya tujuan pemban gunan berkelanjutan global (SDGs), serta rekomendasi tentang tindakan kolektifbagi kota-kota di Indonesia.
Urbanisasi merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari. Selain menimbulkan banyak masalah, urbanisasi juga menawarkan solusi. Karena itu, peran kola dalam pembangunan yang berkelanjutan semakin lama semakin besar seiring dengan meningkatnya persentase penduduk perkotaan di dunia. Tak dapat dimungkiri, jika melihat berbagai laporan resmi lembaga-lembaga dunia, peningkatan urbanisasi sangat berkorelasi dengan pertumbuhan penghasilan per kapita suatu negara. Sayangnya, keterkaitan antara peningkatan urbanisasi dan penghasilan per kapita di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan hal yang sama di negara Asia lain seperti Tiongkok, Vietnam, dan Thailand. Artinya, urbanisasi di Indonesia kalah menyejahlerakan rakyal dibanding dengan yang terjadi di negara-negara tetangga tersebut. Sistem yang ada sekarang membuat mereka yang mampu mengakses ruang kota strategis lebih mampu mengambil manfaat dari keberadaan kota daripada mereka yang tidak mampu. Mereka yang tidak mampu cenderung terpinggirkan atau terpaksa meninggali ruang-ruang kota yang padat, kumuh, seringkali ilegal dan rawan bencana. Lantas bagaimana? Komitmen global masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dalam wujud Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan menawarkan rujukan arah bagi pembangunan secara umum maupun pem bangunan kota pada khususnya.Intinya, kota haruslah untuk semua pihak. Dan oleh karena itu, kota harus direncanakan, dirancang, dibangun, dan dikelola oleh semua serta memanfaatkan sumber daya dari semua. Dengan begitu, kota dan urbanisasi pun tu rut berkontribusi dalam keterwujudan SDGs. Buku ini memaparkan dengan jelas dan rinci kota seperti apa yang dapat menyejahterakan semua pihak sekaligus turut berkontribusi pada.pewujudan pembangunan yang berkelanjutan. Kota menjadi sangat penting tetapi tidak boleh terjadi "urban bias" (kebijakan yang condong mementingkan kota). Kota tidak untuk diri sendiri, apalagi untuk segelintir mereka yang punya akses ke ruang kota. Kola pun harus dapat berperan dalam penyejahteraan masyarakat desa perlindungan hutan, sungai dan laut serta hal-hal lain yang berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan di bumi satu-satunya bagi manusia ini.