Laporan Hasil Riset 2 Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan Kebijakan dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi COVID-19

Laporan penelitian ini mendalami pemulihan ekonomi pariwisata di Indonesia dengan menggunakan pandemi COVID-19 sebagai konteks terutama dalam mengeksplorasi kemitraan dan kebijakan pariwisata. seperti yang diungkapkan para ahli dalam mengacu dari data yang ada, pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang dihantam paling keras. Ia juga adalah sektor yang pertama kali terpukul akibat pembatasan mobilitas manusia dan mungkin akan jadi sektor yang pulih paling akhir. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi sektor pariwisata Indonesia selama pandemi COVID-19 dan bagaimana sektor ini akan pulih di masa mendatang. Untuk tujuan itu, penelitian ini memfokuskan diri pada tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia, juga mengeksplor kemitraan multiaktor dna multisektor yang potensial dalam memulihkan ekonomi pariwisata.

Laporan Hasil Riset 3 Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi pandemi

Pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah proses keseimbangan kebijakan (ekonomi tangguh, lingkungan lestari, inklusivitas sosial, dan tata kelola yang baik) yang berorientasi jauh ke masa depan, penerapan paradigma baru ini harus diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan di setiap negara. Indonesia, di tingkat nasional maupun lokal, melakukan upaya ini melalui integrasi berbagai isi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen pemerintahan. Pada siklus penganggaran di daerah, upaya integrasi TPB dapat terlaksana bila ada dukungan anggaran memadai di tingkat pemerintah daerah. Idealnya, penganggaran itu berbasis perencanaan, dan program yang dilaksakan mendapat biaya yang cukup

Laporan Hasil Riset 4 Adaptasi Kebiasaan Baru: Sinkronisasi Kualitas Data untuk Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk merespons, memulihkan kondisi, serta mencegah dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19. Sejak bulan Juli hingga Desember 2020, UCLG ASPAC melalui program LOCALISE SDGs juga fokus untuk membantu pemerintah daerah dan lima lembaga asosiasinya di Indonesia. Secara khusus, LOCALISE SDGs membantu merinci anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), meningkatkan kapasitas penanganan pandemi COVID-19, serta membangun kembali kondisi yang lebih baik dengan menyediakan rekomendasi kebijakan, asistensi teknis, dan berbagai kegiatan virtual. Rekomendasi kebijakan dibuat berdasarkan berbagai riset antar sektor. Riset-riset ini diharapkan bisa mendukung pemerintah daerah dalam transisi menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), mendorong pemulihan ekonomi, dan memastikan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat. Dengan menggunakan kerangka kerja TPB, diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menghasilkan intervensi yang komprehensif serta memiliki _ dampak panjang untuk pemerintah dan masyarakat.

Laporan Hasil Riset 5 Menangani Dampak Sosial Pandemi COVID-19 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak sosial dari pandemi COVID-19 di Indonesia; mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di tanah air dalam menghadapi dampak sosial pandemi COVID-19 dan dalam konteks era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Penelitian ini juga bertujuan menjawab beberapa pertanyaan minor yaitu 1) sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selama pandemi COVID-19; dan 2) mekanisme apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pencapaian TPB.

Empowered Lives Safer Livelihoods

Oxfam Great Britain in Pakistan has been striving to address the fundamental causes of poverty and inequality since 1973. To remain demand driven while addressing the needs and challenges regarding food and livelihoods, Oxfam's approach has evolved with changing contexts. Currently, Oxfam is convening for solutions around 'Right to Food' through its Food Security program at both micro and macro levels. This has been Oxfam's key area of intervention with rationale that despite being an agricultural country, one third of Pakistan's population does not have regular and assured access to food, whereas the country produces bumper crops enough to feed its whole population. Oxfam has learned from its programming that food distribution is one of the major impediments in ensuring Right to Food. Among the food insecure population are the poor farmer communities who grow food for others. Marginalized communities specifically smallholder women and men farmers suffer from mild to acute malnourishment. Furthennore, the nexus of low quality inputs, low produc­ tion, stumpy prices, controlled markets and unfair distribution traps the poor farmers and compro­ mises their overall economic well being. Therefore, from advocating for farmer focused agriculture policies to improving agriculture practices at grass roots level, Oxfam's programmes are afoot to bring a positive change.

Building Urban Resilience Through Disaster Risk Reduction in Asia and Pasific: Priorities, good Practices and lesson learnt

Rapid urbanization and development goes along with increasing disaster risks. Governments in Asia and the Pacific face continued challenges towards sustainable development at the same time reducing the risks from future disasters. In 2010, governments in Asia and the Pacific together with other countries in the world have adopted the Hyogo Framework for Action 2010-2015 (HFA). The HFA served as a guide for the countries towards building resilient nations by disaster risk reduction (DRR). It has brought about significant shift from mere response strategies to ORR. HFA expired in 2015 and is continued through the recent adoption the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework for DRR), which aims to achieve substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries. The need to integrate efforts towards sustainable development goals, climate change adaptation ad disaster risk management has been recognized. And to do this, the term resilience is important. Resilience is the"ability of a system, community, or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of hazards promptly and efficiently by preserving and restoring essential basic structures''. And building or reinforcing resilience implies the development of unified tools supporting greater coherence and coordination among different approaches. Addressing disaster risks in the context of resilience encourages urban planners to look at the many impacts of disasters and build long term capacity of communities to both adapt and cope with uncertain risks. The goal is for communities to prepare for an earthquake as much as they prepare for a drought or flooding.

Penilaian Ketahanan Masyarakat Perkotaan di Kota Semarang

Permasalahan pembangunan di wilayah perkotaan terus berkembang dan bertambah kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada terjadinya konversi lahan untuk mengakomodir berbagai aktivitas perkotaan. Hal ini juga terjadi di Kota Semarang, perkembangan wilayah perkotaan yang terindikasi dari pesatnya pertumbuhan kawasan terbangun telah memberikan sinyal positif bahwa perkembangan kota terjadi secara dinamis. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain masalah kemacetan, kemiskinan, sanitasi, pengelolaan sampah, pengangguran, kesehatan dan termasuk di dalamnya adalah bencana alam yang dipicu oleh dampak iklim seperti banjir, rob longsor, dan kekeringan

Kepemimpinan Transformasional : Pengalaman Insantama

Klasifikasi Kota

KNOCKING ON THE DOOR: The Federal Government?s Attempt to Desegregate the Suburbs (e-pdf)